Guru dan Perlindungan Konsumen

Seorang guru ekonomi sedang menjelaskan mengenai transaksi. Ada transaksi barter, uang, dan yang terakhir menggunakan uang elektronik. Seluruh siswa ada yang mendengarkan ada yang tidak. Kalau diperhatikan, lebih banyak yang tidak mendengarkan juga sih. Hanya siswa di depan yang mendengarkan.

Guru menjelaskan dengan suara lantang. Mungkin suaranya sampai ke luar kelas, tapi memang gitu, tipikal siswa yang tidak mau belajar, akhirnya tidak mau belajar. Tapi memang, kalau guru semangat memberikan pengajaran, maka lambat laun akan muncul keinginan siswa belajar.

30 menit guru memberikan pengajaran, lambat laun, siswa yang selalu membuat keributan akhirnya mulai mendengarkan. Dia merasa pelajaran yang disampaikan pak guru itu memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Sesaat, hati siswa paling nakal tersebut berkata kalau dia menyesal karena tidak mendengarkan penjelasan guru selama ini. Namanya Ardi, siswa nakal tapi dia nakal untuk mencari perhatian. Orang tuanya sibuk bekerja sehingga Ardi sering ditinggalkan sendirian.

Di depan orang tuanya, Ardi seperti anak tangguh yang tidak butuh kasih sayang. Tapi dalam hatinya dia menjerit, dia butuh banget kasih sayang tersebut. Akhirnya dia lampiaskan dengan mencari perhatikan di sekolah.

“Pak,” tiba-tiba Ardi mengacungkan tangan. Sungguh pemandangan yang sangat langka.

“Iya ada apa Ardi?” pak guru merasa senang. Melihat siswa ternakal tiba-tiba menjadi siswa yang aktif, itu merupakan kebahagiaan tersendiri.

“Saya penasaran pak. Apakah ada perlindungan konsumen?”

“Maksudnya Ardi?” dasar pak guru. Dia sebenarnya mengerti tapi pura-pura tidak mengerti.

“Itu pak. Misalkan nih, pihak bank melakukan kecurangan. Kita sebagai konsumen apakah bisa mengadukan kecurangan tersebut? Apakah memang ada Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen?” rasa penasaran Ardi semakin memuncak hingga tidak terbendung.

“Ada atau tidak ya?”

“Pasti ada kan pak?”

“Hahaha baiklah, bapak akan jelaskan mengenai perlindungan konsumen.”

Pak guru menghapus papan tulis yang sedari tadi sudah menjadi hitam diatas putih. Dia kembali menulis sebuah kalimat ….

Latar Belakang Perlindungan Konsumen

  1. Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009.
  2. Amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Mewujudkan keseimbangan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen.
  4. Memperkuat ketentuan mengenai perlindungan konsumen agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen

Siapakah Konsumen yang dimaksud?

Yang dimaksud dengan Konsumen adalah Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yaitu setiap individu yang memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Siapakah Penyelenggara yang Dimaksud?

Yang dimaksud dengan Penyelenggara adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Perlindungan Konsumen Mencakup Apa Saja?

  1. Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana.
  2. Kegiatan transfer dana.
  3. Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
  4. Kegiatan uang elektronik.
  5. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah.
  6. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Prinsip Perlindungan Konsumen

  1. Keadilan dan keandalan.
  2. Transparansi
  3. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen.
  4. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Mekanisme Pengaduan

  1. Penerimaan pengaduan.
  2. Penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Persyaratan Pengaduan

  1. Persyaratan Pengaduan Kepada Bank Indonesia meliputi:
  2. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti.
  3. Tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara.
  4. Merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga mediasi, arbitrase atau peradilan.
  5. Konsumen mengalami kerugian Finansial

Bagaimana Penyampaian Pengaduan Konsumen Kepada Bank Indonesia?

Penyampaian pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Termasuk dalam pengertian lisan adalah penyampaian pengaduan melalui telepon ke nomor 500131, sedangkan pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat: bicara@bi.go.id.

Bagaimana Mekanisme Penanganan Pengaduan Bagi Konsumen?

  1. Penerimaan pengaduan.
  2. Penanganan dan penyelesaian pengaduan.
  3. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Sanksi

Ini adalah sanksi bagi pelaku/oknum/perusahaan yang merugikan konsumen, yakni dikenakan sanksi administratif

berupa:

  1. Teguran tertulis.
  2. Denda
  3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa.
  4. Sistem Pembayaran; dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.

“Rasanya bapak menjelaskan terlalu banyak deh.”

“Iya pak, banyak banget. Kepala saya ingin pecah nih.”

Ardi yang sebelumnya tidak pernah belajar, tiba-tiba ada keinginan untuk belajar, tentu badannya terkejut. Otaknya belum siap untuk digunakan karena selama ini tidak digunakan.

“Hahaha, baiklah, bagaimana Ardi? Apakah sudah mengerti?”

“Ngerti banget pak!”

Ardi memulai ulang dirinya dia sebagai siswa. Dia perlahan memiliki minat untuk belajar. Dia ingin menjadi seorang yang pintar. Diri dia berubah. Dia yang semula terkenal akan kenakalannya kini berubah menjadi akan kepintarannya.

Guru, memang guru ini memberikan andil yang cukup besar untuk perkembangan siswa. Ketika guru tersebut adalah guru yang mampu memberikan contoh baik, mampu memberikan motivasi siswa, dan sungguh-sungguh dalam memberikan pengajaran. Siswa yang tidak pernah belajar, perlahan hatinya akan tersentuh.

Banyak siswa yang mengatakan, “Kami suka belajar karena gurunya.”

Footnote

  1. Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
  2. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here